Liputan6.com, Jakarta: Wacana hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum terus menuai pro-kontra. Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani, misalnya. Saat ditemui di Jakarta, Jumat (25/6), ia menilai ada agenda yang sedang diatur dalam wacana ini [baca: Wacana Hak Pilih TNI Menuai Beragam Reaksi].

“Sebaiknya netralitas TNI itu yang tetap dipertahankan karena sudah menjadi tradisi. Karena hak memilih maupun dipilih itu bukan sesuatu yang diharapkan bagi TNI,” ujar Ahmad dalam diskusi bertajuk “Menyoal Hak Pilih TNI” di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/6).

Ditambahkan anggota Komisi I itu, terpenting bagi TNI adalah alat utama sistem senjata (alutsista) modern dan kesejahteraan TNI yang memungkinkan. Serta, hunian rumah yang memadai. Termasuk, memperhatikan anggota TNI yang bertugas di perbatasan.

Pendapat senada dilontarkan pemerhati hukum tata negara Irman Putra Sidin. Dalam pandangan Irman, bukan pengembalian hak pilih TNI, melainkan kebutuhan tentara dengan gaji yang dinaikkan. “Daripada pegawai pajak yang gajinya dinaikin saja,” ucap Irman.

Wacana memunculkan kembali hak pilih TNI mengemuka di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. “Sekarang yang menentukan adalah undang-undang, apakah pada 2014 nanti TNI sudah bisa bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Presiden saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di Istana Cipanas, Jumat pekan silam [baca: Anis Matta Dukung Hak Pilih TNI].(ANS)