VIVAnews – Pakar konstitusi, Irman PutraSidin, menilai masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati ke dalam Partai Demokrat mengandung pelanggaran konstitusi. Pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Indonusa Esa Unggul itu menyatakan kedua pihak, baik Andi Nurpati mau pun Partai Demokrat bersalah.

“Penyelenggara Pemilu itu tegas diharamkan oleh Undang-undang Dasar menjadi pengurus partai,” kata Irman saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Selasa, 22 Juni 2010. “Maka ketika Andi Nurpati menjadi pengurus, otomatis secara konstitusional, dia berhenti di KPU,” ujar Irman.

Andi Nurpati berhenti ketika posisinya di partai itu diumumkan kepada publik. Dan jelas, menurut Irman, tindakan Andi Nurpati ini memiliki komplikasi secara konstitusi.

Partai, kata Irman, seharusnya sadar dari awal tidak bisa menarik Andi Nurpati ke dalam partainya. “Partai juga bersalah,” kata Irman. “Dengan sadar dia melanggar bunyi konstitusi dengan menarik penyelenggara Pemilu masuk ke partai.”

Untuk memperbaiki keadaan ini, Irman menyatakan Dewan Kehormatan KPU harus dibentuk untuk menyidangkan Andi Nurpati. Sementara untuk partai Demokrat, Irman menyarankan harus segera meralat pengumuman Andi sebagai Ketua Divisi Komunikasi Politik.

Tindakan Demokrat ini, katanya, menjadi preseden bagi partai-partai lain melakukan yang sama. “Bisa bahaya ketika penyelenggara Pemilu nanti bisa diiming-imingi dengan posisi di partai,” kata Irman.

Selain itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga harus direvisi. “Harus ada penegasan, dalam waktu lima tahun, anggota KPU tidak boleh menjadi anggota partai,” katanya. “Kalau perlu, disiapkan nanti uang pensiun untuk mereka supaya tetap netral.”

Andi Nurpati sendiri sebelumnya menyatakan masuk Demokrat karena keinginan untuk merevisi UU Pemilu. Andi mengaku sebelumnya tak mengenal dekat Demokrat, tiba-tiba beberapa hari sebelum diumumkan jadi Ketua Demokrat, ditelepon Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Anas menawarkan posisi di Demokrat untuk Andi Nurpati.